MEDIACREATIVE.ID – MAKASSAR,- Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Makassar memproses tiga proyek pembangunan fasilitas kesehatan pada 2026. Proyek terdiri atas pembangunan Puskesmas Maccini Sawah senilai Rp5,05 miliar. Selanjutnya, pembangunan Puskesmas Kaluku Bodoa sekitar Rp5,3 miliar. Serta lanjutan pembangunan Puskesmas Jumpandang Baru senilai Rp9 miliar. Seluruh proyek dibiayai melalui APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2026. Proyek bertujuan meningkatkan kualitas layanan kesehatan dasar. Saat ini, masing-masing proyek berada pada tahapan pengadaan yang berbeda melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Makassar.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Nursaidah Sirajuddin mengatakan pembangunan fasilitas kesehatan merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan layanan yang lebih baik bagi masyarakat.
“Pembangunan ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Kami ingin masyarakat memperoleh pelayanan di fasilitas yang lebih layak, aman, dan representatif sesuai standar,” kata Nursaidah di Makassar, Minggu (19/7/2026).
Salah satu proyek yang sedang diproses adalah pembangunan Gedung Puskesmas Maccini Sawah. Puskesmas itu memiliki pagu anggaran sebesar Rp5.052.980.000. Berdasarkan dokumen pengadaan, pembangunan Puskesmas Maccini Sawah mencakup pekerjaan persiapan, penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK). Kemudian pekerjaan struktur, arsitektur, mekanikal dan elektrikal, plumbing, sanitasi hingga pekerjaan akhir. Bangunan tersebut ditargetkan menjadi fasilitas kesehatan yang mampu menunjang pelayanan bagi masyarakat Kecamatan Makassar dan sekitarnya.
“Pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat saat mengakses layanan kesehatan sekaligus mendukung pelayanan yang semakin optimal,” ujar Nursaidah. Sementara itu, pembangunan Gedung Puskesmas Kaluku Bodoa dengan nilai sekitar Rp5,3 miliar masih belum dapat dilanjutkan setelah proses pengadaannya dinyatakan gagal tender. Hingga kini belum ada kontrak yang diterbitkan karena belum diperoleh penyedia jasa yang memenuhi persyaratan.
Nursaidah memastikan pihaknya akan menindaklanjuti proses tersebut sesuai mekanisme yang berlaku agar pembangunan dapat segera dilaksanakan. “Apabila proses pengadaan harus diulang, tentu akan kami lakukan sesuai ketentuan. Yang terpenting pembangunan fasilitas kesehatan ini tetap dapat berjalan,” katanya.
Saat ini, kondisi bangunan yang ada sudah tua. Bahkan, puskesmas tersebut kerap terdampak banjir. Padahal, Puskesmas Kaluku Bodoa merupakan puskesmas dengan cakupan layanan terbesar di Kota Makassar.
“Untuk Kaluku Bodoa juga menjadi atensi. Lokasinya rawan banjir dan harus dimaksimalkan karena ini puskesmas yang paling besar di Kota Makassar dari sisi jumlah penduduk yang dilayani,” kata Nursaidah. Karena itu, pembangunan akan dilakukan secara total dengan membongkar bangunan lama. Selain itu, bangunan baru akan ditinggikan terlebih dahulu untuk menyesuaikan dengan kondisi jalan dan mengantisipasi banjir. “Harus dibongkar dan ditinggikan karena disana sering banjir,” ujarnya.
Di sisi lain, proyek lanjutan pembangunan Gedung Puskesmas Jumpandang Baru dengan pagu sekitar Rp9 miliar masih memasuki tahap evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga. Tahapan dilakukan untuk memastikan penyedia jasa yang ditetapkan memenuhi seluruh persyaratan sebelum pekerjaan dimulai.
Menurut Nursaidah, peningkatan sarana dan prasarana puskesmas menjadi salah satu prioritas Dinas Kesehatan dalam memperkuat pelayanan kesehatan primer di Kota Makassar. “Kami berharap seluruh proses pengadaan berjalan lancar sehingga masyarakat dapat segera menikmati fasilitas kesehatan yang lebih memadai dan berkualitas,” tutur Nursaidah.
Puskesmas Jumpandang Baru hampir setiap tahun masuk dalam perencanaan program pemerintah. Hanya saja, proyek yang dimulai pada 2019 lalu ini kerap terendala. Rencananya, pengerjaan puskesmas dilakukan bertahap. Tahun ini menyasar interior lantai 1 dan 2 gedung. Jika selesai, operasional bisa dilakukan di akhir tahun 2027. Sejak pengerjaan Puskesmas Jumpandang Baru, seluruh aktivitas layanan kesehatan berpindah dengan menyewa rumah.
Jika bangunan selesai, maka nakes yang bekerja tak lagi harus dibebankan dengan biaya sewa gedung. Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifli Nanda menyebut kelanjutan puskesmas Jumpandang Baru ini jadi salah satu program prioritas. “Ini menjadi salah satu program prioritas Pak Wali dalam memperkuat layanan kesehatan masyarakat, khususnya pelayanan dasar di tingkat puskesmas,” katanya.(*)
