MEDIACREATIVE.ID – MAKASSAR,- Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 mulai mendapat sorotan DPRD Kota Makassar.
Sejumlah fraksi memberikan catatan terhadap rancangan perubahan anggaran tersebut, mulai dari serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga kualitas pembangunan dan pemeliharaan lingkungan kota.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menjelaskan Ranperda Perubahan APBD 2026 dalam rapat paripurna bersama DPRD Kota Makassar, Jumat (25/9/2026).
Rapat berlangsung di Ruang Sipakatau, Lantai 2 Kantor Wali Kota Makassar. Hadir pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar serta jajaran perangkat daerah.
Dalam penyampaiannya, Munafri menegaskan perubahan APBD bukan sekadar penyesuaian angka anggaran. Perubahan tersebut diarahkan agar setiap program pemerintah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam rancangan perubahan APBD, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp4,56 triliun. Angka tersebut turun sekitar Rp128 miliar atau 2,75 persen dibandingkan APBD Pokok 2026 yang mencapai sekitar Rp4,69 triliun.
“Angka ini mengalami penurunan sekitar Rp128 miliar lebih atau 2,75 persen, dibandingkan target pendapatan pada APBD Pokok 2026 sebesar Rp4,69 triliun lebih,” jelas Munafri.
Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp5,26 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar Rp90 miliar atau 1,76 persen dari penetapan awal sebesar Rp5,17 triliun.
Dalam pemandangan umum fraksi yang digelar Sabtu (27/9/2026), DPRD Makassar memberikan sejumlah catatan terhadap pelaksanaan anggaran.
Juru bicara Fraksi NasDem, Ari Ashari Ilham, meminta Pemerintah Kota Makassar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap OPD yang dinilai lambat dalam menyerap anggaran.
Menurutnya, evaluasi diperlukan agar persoalan serapan anggaran tidak kembali terjadi dan pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif.
“Kami meminta untuk segera mengevaluasi OPD yang lambat menyerap anggaran agar kesalahan berulang tidak terjadi lagi. Makassar tidak dibangun dengan angka di atas kertas, melainkan dengan kerja nyata yang dirasakan setiap warga,” ujar Ari.
Fraksi NasDem menilai perubahan APBD 2026 harus menjadi momentum untuk memperbaiki pelaksanaan program pemerintah.
Perubahan anggaran diharapkan dilakukan lebih awal, tepat sasaran, serta memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.
Pada akhir penyampaiannya, Fraksi NasDem menyatakan menyetujui Ranperda Perubahan APBD 2026 untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan Panitia Khusus (Pansus).
Juru bicara Fraksi Mulia, Muchlis A Misbah, menyampaikan apresiasi terhadap penyampaian nota keuangan sekaligus dukungan terhadap tujuh fokus arah kebijakan Pemerintah Kota Makassar.
Fraksi Mulia mendukung sejumlah prioritas pemerintah kota, di antaranya peningkatan daya saing ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur serta lingkungan hidup.
Namun, dukungan tersebut disertai catatan agar berbagai program yang direncanakan tidak berhenti sebagai dokumen anggaran.
Fraksi Mulia meminta program pemerintah benar-benar memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Salah satu perhatian khusus diarahkan pada kondisi tanaman dan taman kota di sejumlah ruas jalan.
Muchlis menyoroti pemeliharaan taman di antaranya kawasan Jalan Veteran dan Jalan Gunung Bawakaraeng.
Ia bahkan mengusulkan agar Pemerintah Kota Makassar membentuk unit kerja khusus yang menangani pengelolaan dan pemeliharaan taman kota.
“Saya lihat akhir tahun ini taman-taman di Kota Makassar begitu kering, terabaikan. Bila perlu bentuklah UPTD khusus mengelola taman-taman ini,” tegas Muchlis.
Menurutnya, pemeliharaan ruang terbuka dan taman kota juga menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas lingkungan serta wajah Kota Makassar.
Penyampaian pemandangan umum fraksi menjadi bagian dari tahapan pembahasan Ranperda Perubahan APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2026.
Berbagai catatan, kritik dan saran yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Makassar selanjutnya diharapkan menjadi bahan pertimbangan pemerintah kota dalam menyempurnakan rancangan perubahan anggaran.
Pembahasan tersebut juga menjadi momentum untuk memastikan perubahan APBD tidak hanya menyesuaikan struktur pendapatan dan belanja, tetapi mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Terutama dalam pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan warga.
Dengan demikian, setiap anggaran yang disepakati dalam perubahan APBD 2026 diharapkan dapat diterjemahkan menjadi program yang terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Makassar.
