MEDIACREATIVE.ID – MAKASSAR,- Kementerian PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) di bulan Januari 2026 mendatang akan memberlakukan secara online Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) versi 3 setelah sebelumnya menggunakan versi 2.
Untuk mendukung pelaksanaan migrasi ini Kementerian PPA menunjuk beberapa daerah untuk piloting program tersebut, diantaranya adalah Kota Makassar, Kanupaten Sinjai, Kabupaten Wajo, Kabupaten Gowa termasuk pihak propinsi Sulawesi Selatan.
Untuk itu beberapa daerah tersebut di Sulawesi Selatan mengikuti Bimbingan Teknis Simponi PPA versi 3 berbasis manajemen kasus. “Disini kami hadir untuk mendengarkan penjelasan dari Kementerian PPA termasuk dari UNICEF karena giat ini berkolaborasi antara Kementerian PPA dan UNICEF dengan menggandeng YASMIB Sulawesi dengan Pemprov Sulsel,” tambah Isnaniah Nurdin, Kabag Perlindungan Anak DP3A pada Program KABAR SKPD Radio GAMA FM 93,7, Rabu (26/11/2025).
Dari kegiatan ini diharapkan peserta yang hadir dapat mendalami tentang struktur, fitur dan alur kerja dari Simponi versi 3 ini. Ada perbedaan dari Simfoni PPA versi 2 dan versi 3 ini dimana Simfoni PPA versi 3 sudah menggunakan Primero CPIMS+ (Case Management Information System) sudah berbasis manajemen kasus. Artinya telah terintegrasi selain dapat mencatat data kasus juga dapat melakukan manajemen kasus yang lebih komprehensif. Termasuk assessment kemudian perencanaan layanan, tindak lanjut hingga penutupan kasus oleh petugas layanan.
Setelah peserta bisa memahami kemudian harus mampu mengoperasikan Aplikasi Simfoni PPA ini lalu meningkatkan kemampuan dan menguatkan pemahaman peserta terkait keamanan data, etika perlindungan dan kerahasiaan informasi korban sesuai standar nasional dan internasional. Korban yang ditangani baik kekerasan terhadap anak maupun kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai bentuk maka kerahasiaan data korban harus dilindungi.
Di forum ini juga dibangun jejaring antar peserta dari berbagai kabupaten/ kota di Sulawesi Selatan. Terlihat dari banyaknya kasus yang ditangani di UPT PPA Kota Makassar membutuhkan koordinasi antar kabupaten/ kota bahkan propinsi. Terkadang ada korban berasal dari daerah lain tapi tempat kejadian di Kota Makassar. Hal ini dimanfaatkan untuk membangun sinergi dan kolaborasi antar lembaga/ daerah.
