MEDIACREATIVE.ID – MAKASSAR,- Sembilan fraksi di DPRD Kota Makassar menyampaikan pandangan akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2026.
Pandangan akhir tersebut disampaikan setelah fraksi-fraksi mencermati jawaban Wali Kota Makassar atas pemandangan umum yang sebelumnya disampaikan dalam rapat paripurna.
Pandangan akhir fraksi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna di Ruang Sipakatau Balaikota Makassar Jl Jenderal Ahmad Yani, Rabu (30/9/2026).
Paripurna dipimpin Ketua DPRD Supratman, didampingi tiga wakil ketuanya, Andi Suharmika, Anwar Faruq, dan Eric Horas.
Hadir juga Wali Kota Mskassar Munafri Arifuddin, Walik Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, jajaran pejabat dan direksi BUMD lingkup Pemkot Makassar hingga jajaran DPRD Makassar.
Pandangan umum fraksi masing-masing disampaikan juru bicara secara bergiliran.
Fraksi API (Amanat Persatuan Indonesia) oleh Sangkala Saddiko, Fraksi Nasdem Irwan Djafar, Fraksi Mulia Tri Sulkarnain Ahmad, Fraksi PKB Andi Makmur Burhanuddin.
Selanjutnya Fraksi Gerindra Budi Hastuti, Fraksi PPP oleh Meinsani Kecca, Golkar Ismail, Fraksi PDIP oleh Andi Tenri Uji.
Sejumlah catatan mengemuka dalam pandangan akhir tersebut.
Fraksi menyoroti kondisi pendapatan daerah, dana transfer, optimalisasi PAD, efisiensi belanja hingga perlindungan terhadap program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Juru Bicara Fraksi MULIA, Tri Sulkarnain Ahmad, mengatakan pihaknya mengapresiasi jawaban Wali Kota Makassar beserta jajaran eksekutif atas pemandangan umum fraksi sebelumnya.
“Fraksi MULIA menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada Wali Kota Makassar beserta seluruh jajaran eksekutif,” kata Tri.
Fraksi MULIA mencatat adanya penurunan pendapatan daerah lebih dari Rp128 miliar atau sekitar 2,75 persen. Pendapatan yang sebelumnya diproyeksikan sekitar Rp4,69 triliun menjadi Rp4,56 triliun.
Tri mengatakan penyesuaian tersebut perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi fiskal dan kemampuan riil daerah dalam merealisasikan pendapatan.
“Kami mengapresiasi kehati-hatian eksekutif dalam menyesuaikan angka ini berdasarkan realisasi obyektif dan kemampuan fiskal daerah,” ujarnya.
Perhatian juga diberikan terhadap penurunan target retribusi daerah yang mencapai lebih dari Rp58 miliar atau sekitar 33,25 persen.
Fraksi MULIA meminta pemerintah kota mengoptimalkan penerimaan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, termasuk pemutakhiran basis data dan digitalisasi transaksi.
“Langkah intensifikasi dan ekstensifikasi melalui pemutakhiran basis data, digitalisasi transaksi, serta optimalisasi Opsen PKB/BBNKB harus benar-benar diimplementasikan secara terukur dan transparan,” kata Tri.
Menurutnya, optimalisasi pendapatan tetap harus dilakukan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat. Upaya meningkatkan PAD tidak boleh berujung pada beban baru bagi masyarakat kecil.
Fraksi MULIA juga menyoroti penurunan pendapatan transfer lebih dari Rp137 miliar.
Pemerintah kota didorong terus melakukan koordinasi dan rekonsiliasi data dengan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Fraksi PKB memberikan perhatian pada keterkaitan anggaran dengan tujuh prioritas pembangunan dan pemenuhan belanja wajib.
Fraksi tersebut meminta hubungan antara alokasi anggaran dan prioritas pembangunan disajikan secara lebih terbuka.
Juru Bicara Fraksi PKB, Andi Makmur Burhanuddin, juga meminta kelompok masyarakat seperti madrasah, pondok pesantren, guru mengaji dan lansia tetap mendapatkan perhatian.
“Fraksi PKB berharap madrasah, pondok pesantren, guru mengaji, dan lansia tetap mendapat perhatian dalam pelaksanaan anggaran tahun ini maupun tahun 2027,” ujarnya.
Menghadapi musim penghujan, PKB turut menyoroti kesiapan anggaran untuk menangani banjir dan genangan yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Makassar.
“Menjelang musim penghujan, Fraksi PKB berharap pencairan Belanja Tidak Terduga dapat dilakukan cepat dan tepat untuk penanganan banjir dan genangan,” kata Andi Makmur.
Fraksi PKB memastikan fungsi pengawasan DPRD akan digunakan untuk mengawal setiap tahapan pelaksanaan Perubahan APBD 2026.
Pengawasan tersebut dilakukan agar anggaran yang telah disepakati benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Fraksi PKB akan mengawal secara cermat dan kritis setiap tahapan pelaksanaan Perubahan APBD ini,” tegasnya.
Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra menekankan pentingnya efisiensi dalam kondisi fiskal daerah yang terbatas.
Efisiensi, menurut fraksi tersebut, tidak boleh dilakukan dengan mengurangi pelayanan kepada masyarakat.
Juru Bicara Fraksi Gerindra, Budi Hastuti, mengatakan penghematan dapat dilakukan melalui pengendalian belanja umum, penajaman kegiatan, serta pemilihan program yang memiliki kesiapan dan dampak langsung.
“Efisiensi belanja tidak dilakukan dengan mengurangi pelayanan masyarakat tanpa kajian yang matang,” kata Budi.
Gerindra juga meminta setiap alokasi anggaran memiliki target kinerja yang jelas.
Dengan begitu, program yang dijalankan tidak hanya mengejar serapan anggaran, tetapi juga menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
“Ruang fiskal yang terbatas tetap dapat digunakan untuk menjaga pelayanan dasar sekaligus memperkuat program prioritas pembangunan Kota Makassar,” ujarnya.
Budi mengatakan kondisi fiskal Makassar saat ini membutuhkan kehati-hatian dalam menentukan belanja. Pendapatan daerah dan transfer mengalami penurunan, sementara kebutuhan belanja tetap meningkat.
Karena itu, Fraksi Gerindra menilai ukuran keberhasilan Perubahan APBD 2026 bukan semata-mata pada besarnya anggaran yang dibelanjakan. Yang lebih penting adalah dampak program terhadap penyelesaian persoalan masyarakat. (*)
