MEDIACREATIVE.ID – MAKASSAR,— Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar terus berkomitmen memperkuat tata kelola investasi dan kepatuhan perizinan di wilayahnya. Pada Jumat (16/10/2026), Kepala DPMPTSP Kota Makassar, H. Muhammad Mario Said, S.IP., M.Si., memimpin langsung tim pengawas dalam kunjungan lapangan ke PT Makassar Mega Prima dan Buana Laut Nusantara.
Kunjungan pengawasan ini dilakukan sebagai langkah nyata Pemerintah Kota Makassar dalam memastikan seluruh aktivitas usaha di Kota Makassar berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan regulasi perizinan berusaha yang berlaku.
Dorong Kepatuhan dan Tata Kelola Usaha yang Tertib
Dalam peninjauan langsung tersebut, Kepala DPMPTSP Kota Makassar H. Muhammad Mario Said, S.IP., M.Si. bersama tim pengawas berdiskusi dengan manajemen perusahaan untuk meninjau pemenuhan kewajiban perizinan, kesesuaian operasional di lapangan, serta kelengkapan administrasi perizinan berusaha.
Kunjungan ini bukan sekadar bentuk pengawasan, melainkan juga wadah komunikasi dan koordinasi aktif antara pemerintah daerah dan pelaku usaha. DPMPTSP Kota Makassar berupaya mendampingi serta mendorong pelaku usaha agar senantiasa memenuhi kewajiban perizinannya sehingga tercipta iklim investasi yang sehat, tertib, transparan, dan bertanggung jawab.
Layanan Terpadu dan Nyaman di Mal Pelayanan Publik (MPP)
DPMPTSP Kota Makassar senantiasa memberikan kemudahan perizinan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Makassar yang berlokasi di Gedung Makassar Government Center (MGC) Lt. 2, Jl. Slamet Riyadi.
MPP Kota Makassar mengintegrasikan berbagai jenis layanan administrasi instansi daerah, kementerian/lembaga, hingga layanan perbankan dan sertifikasi dalam satu atap. Dengan fasilitas terpadu, nyaman, dan modern, masyarakat serta pelaku usaha dapat mengurus seluruh dokumen administrasi dan perizinan usaha dengan lebih efisien, cepat, dan transparan (one-stop service).
Demikian informasi Aan Konery, Fungsional Penata Perizinan Ahli Muda
Ketua Tim Pengaduan, Informasi dan Mal Pelayanan Publik, pada Program KABAR SKPD.
