MEDIACREATIVE.ID – MAKASSAR,— Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly, membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar di Hotel Aston, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan ini difokuskan pada peningkatan kualitas pengusulan masyarakat dan kelompok ke dalam proses perencanaan pembangunan daerah tahun 2028. Hadir para pejabat struktural, fungsional, kepala seksi, serta operator SIPD dari seluruh kelurahan dan SKPD lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.
Sekda Makassar Andi Zulkifly menegaskan perencanaan pembangunan harus dimulai dengan pemahaman mendalam terhadap sistem dan regulasi yang berlaku.
“Saya sengaja datang karena saya melihat sangat penting untuk menghadiri acara Bimtek ini. Karena ini adalah proses dimulainya perencanaan pembangunan yang diawali dari penginputan SIPD,” ujar Zulkifly dalam arahannya.
Ia menyoroti berbagai hasil evaluasi, baik internal maupun eksternal, yang kerap menemukan ketidaksinkronan perencanaan serta temuan dari lembaga pengawas akibat perpindahan atau rotasi pejabat dan pegawai di lingkup SKPD.
Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung pada tingkat sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola perencanaan dan penganggaran.
Menurut Sekda Zulkifly, kompetensi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) diukur melalui tiga aspek utama: knowledge (pengetahuan regulasi), skill (keterampilan teknis), dan attitude (sikap serta integritas).
Mantan Camat Ujung Pandang berpesan kepada para operator agar tidak memandang tugas penginputan data sekadar kegiatan seremonial, melainkan kesempatan strategis untuk mengembangkan kapasitas diri.
“Kembangkan knowledge-nya, kembangkan skill-nya, jaga attitude-nya. Kalau Bapak dan Ibu menguasai ilmu itu, pimpinan di SKPD pasti akan menjadikan Anda tumpuan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Zulkifly mengingatkan pentingnya ketelitian dalam memverifikasi usulan masyarakat, termasuk pokok-pokok pikiran (pokir) hasil reses anggota DPRD.
Berdasarkan supervisi dari Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK, ia mendapati masih banyak kesalahan dalam penginputan usulan dewan yang langsung dituangkan sebagai program kerja tanpa melalui verifikasi substansi permasalahan.
Ia meminta Bappeda untuk memperketat rambu-rambu verifikasi berjenjang—mulai dari verifikasi awal di tingkat SKPD, verifikasi lanjutan oleh Bappeda dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), hingga penyesuaian ke dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD.
Selain itu, Zulkifly juga memberikan perhatian khusus pada pengelolaan dana kelurahan. Ia menegaskan bahwa dana kelurahan menganut pola swakelola yang melibatkan Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), bukan dikerjakan melalui pihak ketiga sebagai penyedia.
“Dana kelurahan adalah swakelola, bukan penyedia. Pelibatan LPM dan Pokmas harus bagus. Jangan sampai karena hubungannya tidak bagus, sistemnya malah dialihkan ke penyedia, tetapi pertanggungjawaban SPJ-nya menggunakan swakelola. Ini berbahaya, hati-hati dalam mengelola dana kelurahan,” imbuhnya.
Melalui Bimtek ini, kata Sekda Makassar itu berharap para operator dan perencana di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga dinas mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, terverifikasi dengan baik, serta mampu menyumbang kontribusi nyata bagi pencapaian target pembangunan daerah.
“Kita harap peserta bisa membawa pulang ilmu dari kegiatan Bimtek dan mampu menghasilkan dokumen perencanaan berkualitas,” jelasnya.
Terpisah, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Kota Makassar, Fajar Hidayat, mengatakan kegiatan tersebut merupakan pertemuan lanjutan setelah sebelumnya Bappeda mengumpulkan seluruh kepala seksi dan pejabat perencana dari setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada pekan lalu.
Menurut Fajar, optimalisasi SIPD menjadi bagian penting dalam memastikan proses perencanaan pembangunan daerah berjalan berdasarkan data dan informasi yang akurat, lengkap, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Dia menjelaskan, penggunaan sistem informasi dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 274 mengatur bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah.
Ketentuan tersebut diperkuat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
“Seluruh data dan informasi yang menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah wajib diinput ke dalam sistem informasi pemerintahan daerah. Karena itu, pemahaman terhadap mekanisme penginputan, verifikasi, dan validasi data menjadi sangat penting,” jelas Fajar.
Dia menambahkan, perencanaan pembangunan daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
Karena itu, penginputan usulan masyarakat harus dilakukan melalui mekanisme yang tepat agar dapat terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fajar menyebutkan, terdapat sejumlah dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan kegiatan tersebut. Di antaranya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, serta Permendagri Nomor 70 Tahun 2019.
Selain itu, kegiatan tersebut juga mengacu pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026.
Melalui kegiatan ini, Fajar–sapaan akrabnya–pihaknya menargetkan peningkatan kemampuan aparatur dan operator dalam mengoperasikan SIPD secara optimal. Dengan demikian, seluruh usulan yang dimasukkan ke dalam sistem dapat memenuhi standar kelengkapan, ketepatan, dan akurasi data.
Adapun peserta kegiatan terdiri atas kepala seksi yang menangani bidang kesejahteraan rakyat serta ekonomi dan pembangunan di tingkat kecamatan, operator perencanaan kecamatan, 153 operator kelurahan, serta operator yang menangani usulan pokok-pokok pikiran hasil reses anggota DPRD Kota Makassar.
Fajar berharap, melalui penguatan kapasitas tersebut, proses penginputan dan integrasi usulan masyarakat maupun pokir DPRD dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan terukur.
“Jadi, aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui mekanisme perencanaan pembangunan dapat terdokumentasi dengan baik dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan Kota Makassar,” tegasnya. (*)
