MEDIACREATIVE.ID – MAKASSAR,— Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar Andi Zulkifly memimpin jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) mengikuti rapat koordinasi dirangkaikan dengan launching buku panduan dan bahan ajar pendidikan antikorupsi secara zoom di Ruang Rapat Sekda Lantai 3 Kantor Balai Kota, Senin (11/5).
Kegiatan ini dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan diikuti seluruh pemerintah provinsi, hingga kabupaten dan kota se Indonesia.
Hadir mendampingi Sekda Makassar diantaranya Inspektur Kota Makassar Andi Asma Zulistia Ekayanti dan Kepala BPKAD Makasssr Muh Dakhlan dan Kepala Bidang (Kabid) SMP Disdik Makassar Akhmad Muhajir.
Sekda Makassar Andi Zulkifly menyambut positif peluncuran buku panduan pendidikan antikorupsi tersebut. Menurutnya, pendidikan karakter dan integritas harus ditanamkan sejak dini agar dapat membentuk generasi yang memiliki tanggung jawab moral dan kepedulian terhadap bangsa.
“Pendidikan antikorupsi sangat penting untuk membangun karakter generasi muda yang jujur, disiplin, dan berintegritas. Nilai-nilai ini harus ditanamkan sejak dini melalui lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat,” ujar Andi Zulkifly.
Eks Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar itu berharap implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah dapat berjalan efektif melalui sinergi antara pemerintah, tenaga pendidik, dan orang tua siswa.
“Pemkot Makassar mendukung penuh penguatan pendidikan karakter di sekolah sebagai bagian dari upaya menciptakan budaya yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi,” tegasnya.
Terpisah, Kepala Bidang Pengembangan SMP Dinas Pendidikan Kota Makassar, Akhmad Muhajir, mengatakan pihaknya menghadiri rapat tersebut mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar.
Menurutnya, buku panduan tersebut akan menjadi acuan dasar dalam implementasi pendidikan antikorupsi kepada guru, peserta didik, maupun tenaga pendidik di sekolah.
“Dalam materi yang disampaikan, panduan ini menjadi acuan terkait arah pendidikan antikorupsi yang nantinya diimplementasikan kepada guru, murid, dan tenaga pendidik,” ujar Akhmad Muhajir.
Ia menjelaskan, program pendidikan antikorupsi tersebut merupakan inisiatif yang dirumuskan pemerintah pusat dan akan dikaji lebih lanjut di internal Dinas Pendidikan Kota Makassar sebelum diterapkan di sekolah.
“Hasil rapat ini akan kami bahas lebih lanjut secara internal dan kami laporkan kepada Ibu Kepala Dinas sebagai bahan tindak lanjut terkait implementasi buku panduan tersebut,” katanya.
Akhmad Muhajir menilai, pendidikan antikorupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab satu mata pelajaran tertentu, tetapi harus terintegrasi dalam seluruh proses pembelajaran di sekolah.
Ia menyebut, arahan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menekankan pentingnya penanaman nilai karakter, integritas, dan kejujuran dalam setiap mata pelajaran.
“Semua mata pelajaran diharapkan memuat nilai-nilai pendidikan karakter yang menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan semangat antikorupsi. Ini yang nantinya akan kami koordinasikan lebih lanjut dengan pimpinan agar dapat diterapkan di sekolah, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah,” jelasnya. (*)
