MEDIACREATIVE.ID – MAKASSAR,— Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar Andi Zulkifly mengungkapkan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dalam melakukan pembenahan, penataan, serta optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kota Makassar.
Salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan melakukan percepatan penataan kantor Perseroan Terbatas (Perseroda) PT BPR Kota Makassar yang terletak di kawasan Pusat Niaga Daya (PND).
Sekda Makassar, Andi Zulkifly menekankan pentingnya akurasi pencatatan nilai aset di dalam neraca daerah agar tidak terjadi kesalahan kaprah secara akuntansi yang dapat membebani laporan keuangan pemerintah kota.
“Jadi tadi itu kita bahas bagaimana pembenahan ditubuh BPR. Tujuannya, bisa memberikan dampak pada optimalisasi kinerja,” tukas Sekda Makassar, Andi Zulkifly usai rapat bersama PT BPR Makassar, Perumda Makassar Raya dan Kabag Perekonomian Setda Makassar di ruang rapat Sekda Kantor Balai Kota, Rabu (1/7).
Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar itu, mendorong agar pelayanan BPR tetap berjalan tanpa hambatan. Penguatan kerja sama menjadi usulan antara pihak BPR dengan PD Pasar selaku pengelola kawasan.
“Langkah keduanya adalah untuk menyelamatkan unit super kerja tetap di situ, maka kami minta Kabag Perekonomian menyampaikan ke pak wali sebagai KPM (Kuasa Pemegang Mandat) mengambil langkah menginstruksikan kepada PD Pasar untuk melakukan kolaborasi,” ujarnya.
Kemudian, ia meminta Bagian Perekonomian bersama Perumda Pasar Makassar Raya dan perangkat daerah terkait segera menyusun sejumlah opsi yang nantinya akan disampaikan kepada Wali Kota Makassar sebagai bahan pengambilan keputusan.
“Jadi kita harus menyiapkan berbagai alternatif solusi sehingga Bapak Wali Kota memiliki pilihan dalam menentukan kebijakan terbaik. Semua opsi harus mengedepankan prinsip saling menguntungkan serta tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” tegasnya.
Opsi-opsi tersebut mencakup peninjauan regulasi, penyusunan draf kontrak kerja sama, hingga potensi pemindahan kantor operasional ke lokasi strategis seperti Mal Pelayanan Publik (MPP).
“Semua data harus disiapkan dengan baik. Nanti kita jadwalkan kembali pertemuan berikutnya untuk membahas lebih lanjut,” paparnya.
Ia menambahkan, optimalisasi kinerja Perumda BPR diharapkan berdampak langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar.
“Nah, dengan tata kelola yang semakin baik, aset yang tertata, serta operasional yang lebih efektif, BPR ini diharapkan mampu meningkatkan laba perusahaan sehingga memberikan kontribusi dividen,” ungkapnya. (*)
