MEDIACREATIVE.ID – MAKASSAR,- Di ruang pertemuan yang terang dengan deretan kursi tertata rapi, suara paparan bergantian mengisi udara. Layar proyektor menampilkan grafik, indikator, dan target kinerja—bukan sekadar angka, melainkan janji tentang bagaimana pemerintah bekerja untuk warganya. Di tengah suasana itu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Makassar menegaskan satu hal: akuntabilitas bukan formalitas, melainkan komitmen.
Kegiatan penguatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dibuka Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Selasa (14/4/2026) menjadi ruang evaluasi sekaligus refleksi. Forum ini membedah bagaimana perencanaan, pengukuran, hingga evaluasi kinerja dijalankan agar program pemerintah tidak sekadar selesai di atas kertas, tetapi benar-benar terasa dampaknya oleh masyarakat.
Kepala Disperkim Makassar, Mahyuddin, menegaskan, penguatan SAKIP adalah langkah strategis untuk memastikan setiap program berjalan terarah dan terukur. Menurutnya, kinerja instansi tidak lagi cukup dinilai dari serapan anggaran, melainkan dari seberapa besar manfaat yang diterima publik.
“Implementasi SAKIP mendorong setiap perangkat daerah untuk bekerja lebih sistematis, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Tujuannya jelas, agar program yang dijalankan benar-benar efektif dan berdampak,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, pembahasan mengerucut pada pentingnya sinkronisasi antara target kinerja dan realisasi di lapangan. Setiap indikator yang disusun harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, terutama dalam sektor perumahan dan kawasan permukiman yang bersentuhan langsung dengan kualitas hidup warga.
